Dugaan Pengangsuan BBM Bersubsidi di SPBU Kemlagi Disorot, Keberadaan Mobil Patroli Polisi Dipertanyakan
MOJOKERTO ,Mitra KSR Nusantara|Dugaan praktik penyalahgunaan bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi kembali menjadi sorotan. Kali ini, dugaan tersebut mencuat di SPBU Pertamina nomor registrasi 54.613.20 yang berada di Kecamatan Kemlagi, Kabupaten Mojokerto.
Berdasarkan pantauan awak media pada Minggu (8/11/2026), sekitar pukul 22.18 WIB, ditemukan sejumlah aktivitas pengisian BBM jenis Pertalite yang dinilai tidak wajar dan diduga mengarah pada praktik pengangsuan BBM bersubsidi.
Temuan tersebut memunculkan pertanyaan serius mengenai pengawasan distribusi BBM bersubsidi di wilayah Kabupaten Mojokerto.
Sejumlah Kendaraan Diduga Melakukan Pengisian Berulang
Dalam pantauan di lokasi, awak media mencatat beberapa aktivitas yang perlu mendapat perhatian dan pemeriksaan dari pihak berwenang.
Pertama, terlihat beberapa sepeda motor yang diduga menggunakan tangki modifikasi melakukan pengisian BBM secara berulang. Bahkan, masing-masing kendaraan disebut melakukan pengisian hingga empat sampai lima kali putaran, dengan perkiraan nominal sekitar Rp100.000 setiap pengisian.
Kedua, sebuah mobil pribadi bernomor polisi W 1576 BJ terpantau melakukan pengisian sebanyak dua kali putaran. Setiap pengisian diperkirakan mencapai Rp400.000, sehingga total transaksi diperkirakan sebesar Rp800.000.
Aktivitas tersebut menimbulkan dugaan adanya praktik pembelian BBM bersubsidi dalam jumlah tidak wajar. Meski demikian, diperlukan pemeriksaan lebih lanjut terhadap rekaman CCTV, data transaksi, serta identitas kendaraan untuk memastikan apakah terjadi pelanggaran ketentuan distribusi BBM bersubsidi.
Mobil Patroli Polsek Kemlagi Terlihat di Lokasi
Hal lain yang menjadi perhatian adalah keberadaan mobil patroli Polsek Kemlagi dengan nomor kendaraan 2501-61 yang terlihat berada di sekitar SPBU ketika aktivitas pengisian BBM tersebut berlangsung.
Berdasarkan pantauan awak media, kendaraan patroli tersebut tidak terlihat melakukan pengisian BBM.
Namun, keberadaannya di lokasi pada waktu bersamaan dengan aktivitas yang diduga sebagai pengangsuan BBM bersubsidi memunculkan pertanyaan mengenai fungsi pengawasan aparat.
Saat dikonfirmasi awak media terkait aktivitas tersebut, petugas yang berada di lokasi memberikan jawaban singkat, "Saya tidak tahu."
Jawaban tersebut belum memberikan penjelasan mengenai tujuan keberadaan kendaraan patroli maupun apakah petugas telah mengetahui aktivitas pengisian BBM yang menjadi sorotan.
Oleh karena itu, diperlukan klarifikasi resmi dari pihak Polsek Kemlagi agar tidak menimbulkan kesalahpahaman dan spekulasi di tengah masyarakat.
Dugaan Pelanggaran Perlu Ditindaklanjuti
Penyalahgunaan pengangkutan dan/atau niaga BBM bersubsidi merupakan persoalan serius yang memiliki konsekuensi hukum.
Sebagaimana diatur dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah, penyalahgunaan pengangkutan dan/atau niaga BBM yang disubsidi pemerintah dapat dikenai pidana penjara paling lama enam tahun dan denda paling banyak Rp60 miliar.
Namun, penerapan ketentuan pidana tersebut harus didasarkan pada hasil pemeriksaan dan pembuktian unsur-unsur pelanggaran oleh aparat penegak hukum.
Dugaan penggunaan tangki modifikasi dan pengisian berulang juga perlu diperiksa berdasarkan ketentuan penyaluran BBM bersubsidi serta standar operasional yang berlaku di SPBU.
Masyarakat Minta APH dan Pertamina Turun Tangan
Atas temuan tersebut, masyarakat dan awak media meminta sejumlah pihak terkait untuk segera melakukan pemeriksaan secara menyeluruh.
Kepada Kapolres Mojokerto Kota, Kapolda Jawa Timur, dan Mabes Polri, diminta:
Melakukan pemeriksaan terhadap dugaan penyalahgunaan BBM bersubsidi di SPBU Kemlagi nomor 54.613.20.
Menelusuri aktivitas kendaraan yang diduga melakukan pengisian berulang menggunakan tangki modifikasi.
Meminta klarifikasi kepada Polsek Kemlagi terkait keberadaan mobil patroli bernomor 2501-61 di lokasi pada saat aktivitas tersebut berlangsung.
Memastikan apakah terdapat pengawasan atau tindakan kepolisian terhadap dugaan aktivitas yang menjadi sorotan tersebut.
Kepada Pertamina Patra Niaga, diminta:Melakukan pemeriksaan dan audit terhadap transaksi pengisian BBM di SPBU tersebut pada waktu kejadian.
Memeriksa rekaman CCTV dan mencocokkannya dengan data transaksi serta identitas kendaraan.
Mengevaluasi kepatuhan pengelola SPBU terhadap ketentuan penyaluran BBM bersubsidi.
Memberikan sanksi sesuai ketentuan apabila hasil pemeriksaan membuktikan adanya pelanggaran.
BBM Bersubsidi Harus Tepat Sasaran
BBM bersubsidi merupakan bagian dari kebijakan pemerintah untuk membantu masyarakat yang berhak menerima manfaatnya.
Jangan sampai distribusi yang seharusnya dinikmati masyarakat justru terganggu akibat dugaan praktik penyalahgunaan yang tidak sesuai ketentuan.
Publik kini menunggu langkah konkret dari aparat penegak hukum dan Pertamina Patra Niaga untuk mengungkap fakta di balik aktivitas pengisian BBM di SPBU Kemlagi tersebut.
Jika memang ditemukan pelanggaran, penindakan harus dilakukan sesuai hukum yang berlaku. Jika tidak terbukti, pihak terkait juga perlu memberikan penjelasan secara terbuka kepada masyarakat.
Transparansi dan pengawasan menjadi kunci agar penyaluran BBM bersubsidi benar-benar tepat sasaran.(tim)