Mojokerto, Mitra KSR Nusantara |Program bantuan revitalisasi satuan pendidikan dari Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah Tahun Anggaran 2026 di SMP Negeri 6 Kota Mojokerto senilai Rp1.791.857.000 diduga masih menyisakan persoalan dalam pelaksanaan pekerjaan fisiknya.
Proyek yang dilaksanakan melalui mekanisme swakelola dengan masa kerja 110 hari kalender itu kini menjadi sorotan setelah ditemukan kondisi balok kayu pada konstruksi atap yang secara visual menunjukkan indikasi kerusakan dan diduga mengalami pelapukan.
Informasi yang dihimpun awak media pada Jumat (13/11/2026) juga memunculkan dugaan keterlibatan pihak ketiga berinisial S dalam pelaksanaan pekerjaan tersebut. Dugaan ini masih memerlukan klarifikasi dan pembuktian lebih lanjut, terutama terkait kedudukan, kewenangan, serta bentuk keterlibatannya dalam mekanisme swakelola.
Saat dikonfirmasi, Kepala SMPN 6 Kota Mojokerto, Widayatiningsih, http://S.Pd., M.M., selaku penanggung jawab pembangunan, menyampaikan bahwa pelaksanaan pekerjaan harus mengacu pada Rencana Anggaran Biaya (RAB).
Pernyataan tersebut menjadi penting untuk menguji apakah seluruh pekerjaan di lapangan benar-benar dilaksanakan sesuai perencanaan, spesifikasi teknis, dan standar mutu konstruksi yang dipersyaratkan.
Persoalannya, apabila balok kayu yang diduga lapuk itu masih dipertahankan dan difungsikan sebagai elemen penyangga atau pengikat konstruksi atap tanpa pemeriksaan kelayakan, maka keputusan tersebut patut dipertanyakan dari aspek keamanan bangunan, mutu pekerjaan, dan tanggung jawab pengawasan teknis.
Dalam pekerjaan revitalisasi, swakelola bukan berarti mutu pekerjaan boleh ditawar. Penggunaan anggaran negara tetap menuntut kesesuaian antara perencanaan, pelaksanaan, spesifikasi material, dan hasil pekerjaan.
Secara teknis, balok kayu yang mengalami pelapukan dapat kehilangan sebagian kapasitas strukturalnya. Karena itu, tim perencana dan pengawas perlu memastikan apakah material tersebut masih layak digunakan kembali atau seharusnya dilakukan penggantian.
Di sinilah pentingnya keterbukaan dokumen perencanaan, RAB, spesifikasi teknis, serta laporan pengawasan. Bukan sekadar memastikan bangunan terlihat baru, tetapi memastikan setiap bagian konstruksi benar-benar aman dan memenuhi standar kelayakan.
Sebab, revitalisasi sekolah bukan proyek mempercantik tampilan semata. Ada keselamatan peserta didik, tenaga pendidik, dan seluruh warga sekolah yang harus menjadi prioritas.
Jangan sampai atapnya terlihat baru, tetapi persoalan konstruksi lama justru ikut dinaikkan kembali.
Saat di konfismasi pelaksana pembangunan melalui WhatsApp(WA)tidak ada respon atau jawapan .hingga berita ini disusun, dugaan keterlibatan pihak ketiga dan kelayakan penggunaan kembali balok kayu tersebut belum dapat disimpulkan sebagai bentuk penyimpangan anggaran maupun pelanggaran mekanisme swakelola.
Redaksi memandang perlu adanya pemeriksaan teknis secara objektif serta klarifikasi dari pihak terkait, termasuk panitia pembangunan, tim perencana, pengawas, dan pihak pelaksana.
Hak jawab dan klarifikasi dari seluruh pihak yang disebut atau berkaitan dengan pemberitaan ini tetap terbuka demi menjaga keberimbangan informasi dan memenuhi prinsip jurnalistik.(tim)
