Herianto, Ketua Gerakan Mojokerto Bersatu (GMB), WADAH LSM Ormas dan Media Mojokerto yang tergabung menyambut baik keputusan pemindahan ibu kota Kabupaten Mojokerto yang telah disepakati dalam rapat paripurna.
"Pemindahan ibu kota bukan hanya tentang perpindahan lokasi gedung pemerintahan, tetapi lebih dari itu adalah langkah strategis untuk memperkuat identitas dan kemandirian Kabupaten Mojokerto," ujar Herianto dalam keterangan resminya.
Komitmen Tata Kelola Bersih dan Transparan
Pemerintah daerah menunjukkan komitmen terhadap tata kelola yang bersih dan akuntabel. Sebelum rapat dilaksanakan, telah dilakukan konsultasi dengan berbagai pihak termasuk masyarakat, akademisi, dan lembaga pengawas. Hasilnya, seluruh tahapan pelaksanaan harus dijalankan dengan prinsip transparansi tinggi.
Untuk mencegah penyimpangan atau korupsi, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Pusat akan melakukan pengawalan ketat di setiap tahapan – mulai dari pembebasan lahan, perencanaan anggaran, hingga pembangunan infrastruktur seperti gedung pemerintahan, jalan raya, dan fasilitas pendukung.
Proses Bertahap, Rencana Detail Akan Diumumkan
Pemerintah Kabupaten menjelaskan bahwa proses pemindahan akan dilakukan secara bertahap dengan memperhatikan kesiapan infrastruktur dan kenyamanan bagi aparatur serta masyarakat. Lokasi baru ibu kota akan berada di Mojosari, dengan rencana detail mengenai jadwal dan anggaran akan segera diumumkan setelah melalui evaluasi dan koordinasi lebih lanjut.
Diharapkan dengan langkah ini, Kabupaten Mojokerto dapat meraih perkembangan yang lebih pesat, meningkatkan pelayanan publik, serta memperkuat perannya sebagai daerah unggulan di Provinsi Jawa Timur(ifa)